Postmodernism, Galian kubur NDP HMI?

Postmodernism, Galian kubur NDP HMI?
Oleh: Muhammad Mualimin
Kegilaan dunia pascamodern tidak hanya muncul dalam bentuk buramnya tatanan moralitas, normalnya ketidaknormalan, atau paradoks-paradoks yang merajalela. Jangankan kemapanan sosial, kecongkakan standar objektif dan definisi kebenaran pun rontok dihantam gugatan-gugatan kritis yang hingga hari ini tidak terjawab tuntas.

Penulis sempat menghantam ketenangan internal HMI melalui tulisan berjudul Detik-Detik Menjelang Kematian HMI, terbit di media kritis qureta.com pada akhir November 2017. Penulis meyakini, seluruh kader HMI yang lahir pada gelombang postmodernisme menggejala di Indonesia, pernah gelisah oleh fakta-fakta tak terbantahkan di bawah ini.

Sejak opini penulis yang cukup menggemparkan, ada tiga tulisan dibuat oleh penanggap. Ketiganya adalah kader HMI. Setelah penulis baca, konten yang disampaikan tidak ada secara pas dan argumentatif memberikan penawaran gagasan alternatif. Ketiga tulisan lebih tepat dikatakan komentar pendek daripada ide alternatif membangun.

Mengapa saya tidak menggunakan data dan mereka menuduh saya sedang berasumsi? Sekarang saya ingin bertanya, jangankan saya, PB HMI saja sebagai pucuk pimpinan HMI tidak mempunyai data valid jumlah kader aktif. Saya memang sedang memproyeksi masa depan, tapi bukan berarti apa yang penulis sampaikan itu tidak ada landasan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau yang belum terjadi dikatakan salah, asumsi demikian terlalu ceroboh dan gegabah. Awal tahun 1980, 290 juta rakyat Uni Soviet tidak mengira kekaisaran komunisnya bakal runtuh, bahkan sebutir peluru NATO pun tidak ada yang terlontar ke tanah Soviet. Tapi akhir 1989, semua mata terbelalak ketika satu per satu wilayah Soviet rontok dan lepas.

Bagi penulis, sekeras apa pun reaksi atas kritik yang penulis sampaikan, selama masih berbentuk argumen dan bukan kekerasan, sah-sah saja. Kader Himpunan sudah terbiasa berdialektika, sudah kebal perbedaan pendapat. Maka pada kali ini, penulis ingin mengkritik mengenai kondisi terkini Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai materi wajib di Himpunan.

NDP sebagai dokumen resmi berisi tafsir HMI atas intisari ajaran Islam, menekankan praktik keislaman yang esensial, tidak ‘’gincu’’ tapi ‘’garam’’, lebih mementingkan isi daripada bungkus, terbuka, toleran, dan mengutamakan sebesar-besar kemaslahatan bersama. Memang betul kader HMI melimpah, tapi berapa biji yang menjiwai ajaran NDP?

Di dalam NDP sendiri dikatakan, nilai-nilai haruslah terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang hanya menjadi objek diskusi dan omongan tidak dapat menghasilkan budaya berbasis moral. Dalam spektrum lebih luas, ajaran yang tidak diimplementasikan tidak mungkin menjadi penopang peradaban. Kebudayaan retorika memang baik, tapi tanpa aksi semua menjadi omong kosong.

NDP sebagai teks yang bersifat umum, membutuhkan intepretasi ulang untuk menjadi praktis di setiap sendi kebijakan. Menerjemahkan NDP dalam kerangka gerak organisasi, membutuhkan subjek pemimpin yang tidak hanya komitmen, tapi juga cerdas, tidak bodoh, dan mempunyai sifat adil sedari dalam pikiran. Maka perhelatan kongres ke depan, kandidat yang bodoh harus dijegal bareng-bareng.

Nurcholish Madjid sebagai pemikir satu-satunya konsepsi NDP mengajarkan, baik dalam kebijakannya saat menjadi Ketua Umum PB HMI atau ketika masih menjadi Instruktur di HMI Cabang Ciputat, menekankan pada kader HMI untuk senantiasa menjaga keseimbangan pendulum sikap diri terhadap komitmen keindonesiaan dan keislaman.

Melalui internalisasi NDP, kader HMI diharapkan tidak lagi bingung dalam pilihan beragama dan bernegara. Pikiran apakah ‘’aku harus menjadi seorang muslim yang taat atau menjadi anak bangsa yang patriotis’’, tidak perlu lagi ada. Karena menjadi seorang islamis dan patriotis sejati sekaligus pun bisa. Artinya, NDP menggugurkan pikiran dualitas seperti itu.

‘’Menjadi orang yang Islam banget, tapi juga Indonesia banget, kenapa tidak?’’ Tidak ada masalah dalam hal itu. Dua-duanya bisa dijalani secara selaras tanpa kontradiksi.

Seorang muslim sejati dan patriot bangsa yang setia pada tanah air, kalau berpolitik, tidak mungkin sudi menggunakan embel-embel SARA dalam kampanyenya. Manusia HMI bukan insan picik, yang demi ambisinya meraih kekuasaan mengorbankan toleransi, kerukunan dan ketentraman kehidupan bangsa. Politik identitas adalah cara kotor yang sudah pasti bertentangan dengan NDP HMI.

Gara-gara politik identitas, politisi berkampanye tidak menjual program dan gagasan kreatif, tapi hanya bermodalkan sentimen identitas yang membahayakan persatuan. Sentimen keagamaan yang dijadikan barang jualan untuk meraup suara hanya akan membuahkan kekuasaan penggali kuburan bagi toleransi dan kasih Tuhan. Itu merupakan cara paling kotor, namun secara rupiah paling murah.

Sebagai instruktur, berpuluh kali mendengar ceramah dan pidato Petinggi HMI tentang pentingnya bersikap toleran, menjiwai NDP dan meresapi betul tujuan HMI, terasa muak karena kenyataannya terbukti senjang. Kalau elit HMI konsisten menjiwai semangat NDP, mengapa di Pilkada DKI Jakarta lalu mendukung kandidat pengeksploitasi sentimen agama sebagai barang dagangan kampanye?

Lafran Pane sebagai pendiri HMI, Cak Nur sebagai ideolog Himpunan, semua sudah sepakat kalau komitmen keindonesiaan dan keislaman adalah dua hal yang tidak bisa diutak-atik. Mengganggu gugat keduanya, sama saja merusak negeri ini. Karena rusaknya umat Islam, pastilah rusaknya Indonesia. Dan kacaunya Indonesia, pasti secara simultan juga rusaknya umat Islam.

Dalam tataran formal, semua agama berbeda. Di situlah NDP hendak membuka wawasan untuk kita semua sama-sama mencari titik-temu ajaran esensial agama, yaitu kejujuran, keadilan, kedamaian, dan keselamatan. Politik identitas lebih tepat dikatakan kanker dalam alam demokrasi di tengah kehidupan bangsa yang majemuk dan beragam. Maka kerukunan lebih utama ketimbang kekuasaan.

Mengapa penulis mengecam keras sikap oportunis dan politik praktis yang terbukti dipraktikkan oknum petinggi HMI? Karena penulis tidak sudi HMI dirusak oleh para pengurusnya, karena penulis tidak rela negeri yang damai dan aman sentosa ini dikacaukan manusia-manusia egois. Anda boleh ingin populer, tapi kalau harga yang dibayar adalah toleransi seluruh negeri, lebih baik jangan.

Penulis tidak ingin NDP bernasib sama seperti Pancasila jaman orde baru. Kenyataannya terlihat dibicarakan di mana-mana. Di forum training, di kajian, di naskah organisasi. NDP kelihatannya dibicarakan di mana-mana, tapi sejauh itu pula juga diingkari di mana-mana. Sering dibicarakan, sering diabaikan. Sering didengungkan, juga sering diomongkosongkan. Ini namanya mempermainkan nilai-nilai.

Diakui atau tidak, paradoks ini terjadi di mana-mana di setiap wilayah dan setiap tingkatan struktur dalam HMI. Maka wajar saja bila akhirnya wajah Himpunan buruk rupa begini sekarang. Hari ini, Anda tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa dia yang paham dan paling sering mengulas NDP adalah yang paling islami akhlaknya. Kesadaran intelektual mereka hanya menjadi onani wacana, belum tindakan.

Setelah lebih dari 48 tahun dijadikan dokumen resmi HMI, NDP terasa makin terasing dalam pergulatan wacana internal HMI. Daripada memperbincangkan makna dan intisari NDP, kader perempuan lebih asyik mendiskusikan model hijab terbaru, film korea, gosip artis, sementara yang laki-laki sibuk main Ludo atau Mobile Legend. Artinya, NDP hanya menjadi mantra saja, dianggap mengawang-awang lalu diabaikan.

Bila NDP sudah tidak lagi menjadi nilai dan pedoman kader dalam bergerak, di situlah ia telah waktunya masuk museum. Apabila dokumen revolusioner milik Himpunan diabaikan, keseharian kader hanya nongkrong tak intelek, dan kader hanya menjadi gerombolan miskin kajian tapi ke mana-mana membawa atribut kelompok, apa bedanya dengan siswa "Sekolah Suzuran"? (Film Crow Zero).

Dalam alam postmodernisme seperti hari ini, harusnya kajian NDP digalakkan lebih keras lagi, seperti dulu NDP yang menjadi teks pegangan melawan kader PKI, bukan malah mengendur. Meski PKI sudah bersemayaman di alam kubur, tidak menjadi alasan kader HMI melupakan teks yang seprogresif itu. Justru karena kebenaran dan moral bergeser tiap hari, pengkajian NDP harusnya lebih intensif lagi.

Menghukum orang tanpa alasan adalah dosa besar dalam Islam. Di sisi lain, orang-orang kaget menjumpai makin eksisnya kelompok LGBT yang tentu saja tidak bisa dinafikan keberadaannya. Banyak orang membenci LGBT karena orientasi seksualnya, tapi eksistensi mereka tidak membuat ulah atau mengacau. Semua LGBT tidak mungkin dihukum hanya karena pilihan gender, apalagi kebencian tanpa alasan.

Dahulu orang ingin hidup bebas tapi ditekan penguasa, maka mereka mengambil pelantang (toa) dan berdemonstrasi. Toa hanyalah benda ‘’tidak penting’’ yang karena fungsinya, dimanfaatkan para demonstran melantangkan tuntutannya di hadapan pemilik kuasa. Hari ini, toa bukan hanya benda remeh sekadar alat untuk berteriak, tapi bagi beberapa orang telah menjadi alat kerja.

Alat kerja yang penulis maksud ialah dapat menghasilkan uang. Kebiasaan menggunakan toa dalam mencari uang, lama-kelamaan menjadi sejenis profesi. Menjadi profesi karena ada kesepakatan dua atau lebih pihak, ada objek yang dijanjikan, ada proses pemenuhan hak dan kewajiban, dan yang paling penting adalah ada upah dan nilai ekonomi. Fakta ini muncul dalam bentuk demo bayaran.

Fakta di atas jangan serta-merta dihakimi ini-itu secara serampangan, harus dikaji dan dilakukan reintepretasi mendalam mengenai pesan esensial Islam. Menurut penulis, yang paling merusaklah yang harus paling dimusuhi, misalnya korupsi, kemiskinan dan kebodohan.

Paradoks di atas merupakan kenyataan yang tidak mungkin dibantah. Menyangkalnya hanya menunjukkan kalau penyangkalnya naif kalau tidak bisa dikatakan bohong. Ini bukan bicara oknum atau pilihan pribadi, tapi ini semua tentang fakta tak terbantahkan yang benar-benar terjadi di alam postmodernisme. Para politisi kebanyakan tahu kalau butuh massa bayaran mesti mencarinya ke mana.

Suka atau tidak, kader HMI harus mulai membuka pikiran seluas-luasnya. PKI sudah mati, Belanda masih jauh, maka musuh terbesar HMI adalah manusia-manusia HMI sendiri. Entah mereka yang kader biasa, menjadi pengurus atau yang sudah menjadi alumni. Tantangan terbesar yang menghambat HMI bukan musuh dari luar, tapi dari mereka yang memakai baju dan atribut yang sama.

Karena PKI sudah menjadi bangkai, maka kader HMI harus mewaspadai perusak yang ternyata pelakunya berada di dalam. Musuh kita ‘’serigala berbulu domba’’, sesama kader sendiri. Coba renungi baik-baik, yang merusak perkaderan dan menggagalkan program kerja HMI, apakah agen CIA? Kan bukan toh. Tapi kader HMI sendiri, entah dia oknum pengurus atau instruktur di HMI sendiri.

NDP, oh NDP, nasibmu kini. Engkau yang lahir karena perenungan mendalam, si pengandungmu mesti menjelajah tanah Arab dan gurun pasir untuk mematangkanmu, kini hanya menjadi ornamen yang sesekali dibuka. Itu pun kalau hanya dibutuhkan saat screening dan dalam forum saja. Selebihnya dianggap guyonan, onani wacana, gagah-gagahan retorika, lalu dicampakkan sesuka hati mereka.

Copas dri grub sebelah .